Pendidikan Tinggi dan Beban Peradaban: Menakar Moralitas di Era Disrupsi Global

Oleh: Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

𝑆𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 1 𝑀𝑒𝑖, 𝐻𝑎𝑟𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝐻𝑎𝑟𝑑𝑖𝑘𝑛𝑎𝑠) ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑏𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖, 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑚𝑢𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑠𝑎. 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2026 𝑖𝑛𝑖, 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑘𝑠: 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘, 𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑘𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖, ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝐴𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒) 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑟𝑜𝑚𝑏𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝. 𝐷𝑖 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑛𝑖, 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎: 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖 𝑎𝑝𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛?

 

Antara Lonjakan Kuantitas dan Ancaman Krisis Moral

Secara statistik, Indonesia mencatat prestasi besar. Sebagai sistem pendidikan terbesar keempat di dunia, kita menaungi lebih dari 9 juta mahasiswa di lebih dari 3.000 perguruan tinggi. Angka partisipasi kasar (GER) pun melonjak ke level 44,88% pada 2023. Namun, di balik kemegahan angka tersebut, terselip anomali yang pahit.

Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara menjadi alarm keras. Pendidikan tinggi yang ekspansif ternyata belum mampu memangkas budaya korupsi secara signifikan. Kita menghadapi apa yang disebut sebagai moral gap—sebuah jurang lebar antara kecerdasan intelektual dan kematangan etis. Kasus plagiarisme dan ketidakjujuran akademik justru meningkat di era yang paling melek teknologi ini.

Kampus sering kali terjebak menjadi lembaga transmisi pengetahuan semata, melupakan fungsinya sebagai agen pembentukan karakter sebagaimana yang diingatkan Thomas Lickona.

Kecerdasan Buatan dan Risiko “Lumpuhnya” Nalar

Memasuki tahun 2026, tantangan semakin nyata dengan hadirnya AI generatif. UNESCO menyebut fenomena ini sebagai civilizational rupture atau retakan peradaban. AI bukan lagi sekadar alat, melainkan entitas yang mengubah hakikat pembelajaran.

Risiko terbesarnya adalah cognitive atrophy—melemahnya kemampuan berpikir kritis dan daya nalar mendalam karena ketergantungan akut pada mesin. Jika perguruan tinggi gagal merespons, kita berisiko melahirkan generasi yang mahir berinteraksi dengan algoritma, namun buta terhadap empati dan nilai-nilai kemanusiaan.

Mengembalikan Khitah Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi harus kembali ke misi dasarnya. Martha Nussbaum mengingatkan bahwa pendidikan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan skill teknis hanya akan mencetak “mesin yang berpengetahuan,” namun miskin imajinasi demokratis.

Dalam tradisi intelektual Islam, ilmu adalah wasilah menuju al-tamaddun—peradaban yang berkeadaban. Sejalan dengan itu, konsep integrasi-interkoneksi menuntut kita untuk tidak memisahkan nalar dari iman, atau sains dari etika. Pendidikan sejati adalah proses penyadaran kritis (conscientization), di mana mahasiswa belajar tidak hanya how to earn (cara mencari nafkah), tetapi how to be (cara menjadi manusia yang bermartabat).

Tiga Agenda Menuju Indonesia Emas 2045

Untuk memastikan Indonesia 2045 tidak hanya sekadar emas secara ekonomi, tetapi juga mulia secara karakter, ada tiga langkah transformatif yang mendesak:

1. Reorientasi Kurikulum: Menggeser fokus dari sekadar transfer ilmu menuju pembentukan kebijaksanaan (wisdom). Etika harus menjadi bingkai utama dalam setiap disiplin ilmu, baik teknik maupun ekonomi.

2. Tata Kelola AI yang Humanis: Teknologi harus diposisikan sebagai pelayan kemanusiaan. Penggunaan AI di kampus memerlukan regulasi yang menjamin transparansi dan tetap menjaga kedaulatan nalar manusia.

3. Kampus sebagai Ruang Dialog: Merevitalisasi universitas sebagai tempat bertemunya sains dan agama, di mana akal berpadu selaras dengan nurani.

Penutup

Disrupsi global yang kita hadapi hari ini bukanlah sekadar tantangan teknis, melainkan krisis peradaban. Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi pabrik tenaga kerja. Ia harus menjadi “ibu peradaban” yang melahirkan manusia-manusia berilmu dan berakhlak.

Pada akhirnya, kejayaan sebuah bangsa tidak diukur dari peringkat universitasnya di QS World Ranking atau angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari mutu manusia yang dilahirkannya—manusia yang memiliki daya untuk membangun dunia yang lebih adil dan bermartabat, persis seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara seabad yang lalu.