Tulisan Prof. Dr. Euis Amalia di Tirtanews.co.id yang bertajuk “Kartini Masa Kini: Pilar Diam yang Menopang Ekonomi Bangsa” adalah sebuah refleksi yang tajam sekaligus menggugah. Di satu sisi, kita merayakan angka 41 juta perempuan sebagai pahlawan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, kita dipaksa melihat kenyataan pahit: mereka sering kali harus bertarung di medan ekonomi dengan tangan terikat oleh sistem yang belum inklusif.
Antara Resiliensi dan Keterpaksaan
Prof. Euis menyebut fenomena ini sebagai “Anti-fragile Economy”. Sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana UMKM perempuan tidak hanya bertahan, tetapi justru tumbuh di tengah turbulensi ekonomi global 2025-2026. Namun, kita perlu bertanya: apakah mereka tangguh karena dukungan sistem, atau mereka tangguh karena memang tidak punya pilihan lain demi menjaga dapur tetap mengepul?
Saat 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional disumbang oleh perempuan, namun inklusi keuangan syariah mereka masih tertahan di angka 13,41 persen, ada pesan yang sangat jelas: kita terlalu asyik memuji ketahanan mereka tanpa benar-benar memperbaiki akses yang mereka miliki.
Modal Sosial: “Algoritma” Alami Perempuan
Poin menarik lainnya adalah soal Social Capital. Perempuan Indonesia adalah ahli dalam mengelola modal sosial. Mereka tidak butuh algoritma rumit untuk memasarkan produk; mereka memiliki kekuatan kepercayaan antar-tetangga, komunitas arisan, hingga grup WhatsApp pengajian yang jauh lebih efektif dari kampanye iklan mana pun.
Sayangnya, modal sosial ini sering kali mentok di tembok birokrasi. Kepercayaan komunitas tidak bisa dijadikan agunan di bank selama sistem administrasi kita masih kaku dan cenderung bias gender. Inilah “Gelap Masa Kini” yang harus diterangi—bukan lagi soal buta huruf, melainkan buta akses sistemik yang menghambat mobilitas ekonomi perempuan.
Digitalisasi yang Memanusiakan
Di tahun 2026 ini, digitalisasi bukan lagi soal “punya akun” di marketplace. Kita bangga melihat Kartini masa kini mahir berjualan daring, namun apa gunanya akses teknologi jika mereka tidak memiliki jaring pengaman sosial atau akses pembiayaan yang afirmatif? Yang mereka butuhkan saat ini adalah:
-
Inklusi Keuangan Syariah yang Substantif: Bukan sekadar angka, melainkan produk pembiayaan yang memahami karakteristik pendapatan informal.
-
Reformasi Kebijakan Agunan: Menghapus hambatan administratif yang selama ini mendiskriminasi perempuan dalam kepemilikan aset produktif.
-
Ekosistem Digital yang Adil: Memastikan regulasi berpihak pada pelaku usaha rumahan agar tidak tergilas oleh dominasi pemain besar.
Teknologi sebagai Alat Emansipasi
Sebagai praktisi yang bergelut di dunia media dan pengembangan digital, saya meyakini bahwa teknologi harus menjadi jembatan, bukan jurang pemisah. Membangun portal informasi atau mengoptimalkan visibilitas UMKM perempuan di ruang digital bukan sekadar pekerjaan teknis; ini adalah upaya memberikan panggung bagi mereka yang selama ini bekerja dalam senyap.
Jangan sampai ketimpangan literasi teknologi justru menciptakan “kegelapan” baru. Tugas kita adalah memastikan bahwa infrastruktur digital yang kita bangun hari ini ramah terhadap logika ekonomi perempuan yang berbasis komunitas dan kekeluargaan.
Hari Kartini bukan sekadar hari untuk mengenang kebaya dan sanggul, melainkan hari untuk berjanji bahwa kita akan mendesain sistem ekonomi yang benar-benar mengenali dan menghargai cara perempuan bekerja. Karena investasi pada perempuan adalah investasi dengan imbal hasil tertinggi bagi kedaulatan bangsa. (Sty)
Artikel ini merupakan tanggapan terhadap opini Prof. Dr. Euis Amalia yang tayang di Tirtanews.co.id. Baca artikel aslinya di sini.