Dihadiri Para Pakar, Prodi S3 Perbankan Syariah UIN Jakarta Gelar Seminar Nasional Tentang Haji
HAJIUMRAHNEWS.COM – Program Studi (Prodi) Doktor Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sukses menggelar Seminar Nasional bertajuk Konsep Istithaah, Biaya Haji dan Kualitas Layanan Ibadah Haji untuk Ekosistem Berkelanjutan.
Seminar yang berlangsung secara hybrid itu dihadiri oleh para pakar haji, mulai dari pemerintah, legislatif, akademisi, perbankan, swasta dan komunitas.
“Banyak yang tanya ke saya kenapa narasumbernya terlalu banyak, saya jawab karena kita memang ingin menyajikan diskursus yang komprehensif tentang haji. Sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi utuh,” kata Kaprodi Doktor Perbankan Syariah UIN Jakarta, Prof. Euis Amalia, Kamis (23/2/2023) di sela-sela diskusi.
Prof. Euis menyampaikan, bahwa Seminar Nasional ini juga diselenggarakan sebagai wujud dukungan dan kepedulian akademisi terhadap upaya mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas.
“Kami sangat terbuka jika diajak untuk ikut memikirkan pola penyelenggaraan maupun pola pembiayaan haji yang lebih baik kedepan. Kita semua sadar, saat ini kita dihadapkan oleh tantangan serius menciptakan keuangan haji yang adil dan berkelanjutan,” papar Prof Euis.
“Maka skema ideal pembiayaan haji harus segera ditemukan dan diputuskan. Berapa biaya yang harus ditanggung jemaah dan berapa yang disubsidi oleh nilai manfaat. Sekali lagi, kami siap ikut berkontribusi,” tandas Prof Euis.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni UIN (IKALUIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa pemerintah dan DPR memutuskan untuk memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini secara moderat.
Artinya, tidak terlalu memberatkan jemaah haji karena hanya akan membayar Rp49,8 juta atau 55,3 persen dari total BPIH sebesar Rp90 juta. Di sisi lain, nilai manfaat digunakan sebesar Rp40,2 juta atau 44,7 persen dari total BPIH.
“Kami sepakat penyelenggaraan haji tahun ini dan tahun lalu sebagai sebuah masa transisi. Insya Allah BPIH yang kita tetapkan tahun ini akan menjadi langkah awal menuju pola pembiayaan yang adil dan berkelanjutan, serta memenuhi aspek istithaah,” papar Ace.
Terakhir, Ace menyatakan, bahwa Komisi VIII DPR RI pun telah berhasil menghadirkan keputusan politik yang berpihak kepada jemaah haji lunas tunda 2020.
“Mereka yang jumlahnya itu 84.609 jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Sementara jemaah lunas tunda 2022 sebanyak 9.864 jemaah hanya menambah biaya pelunasan haji sebesar Rp9,4 juta,” pungkas Ace.
Turut hadir sebagai pembicara di Seminar Nasional ini, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Prof. Hilman Latief, Anggota Badan Pelaksana BPKH Prof. Arief Mufraini, Direktur Operasi dan Digital Bank Muamalat Indonesia Wahyu Avianto, Ketua Umum HISSI Prof. Amin Suma, CEO Gaido Group M Hasan Gaido, Pengurus IAI Nizarul Alim.
Hadir pula memberikan sambutan yaitu Rektor UIN Jakarta Prof. Amany Lubis, serta Dekan FEB UIN Jakarta Prof. Amilin.
sumber: hajiumrahnews
